SAMARINDA – Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengadukan nasib mereka ke perwakilan rakyat yang ada di Basuki Rahmat, Samarinda. Mereka protes karena dilarang oleh Pemerintah kota Samarinda untuk berjualan di Tepian Mahakam. Larangan itu tertuang dalam surat nomor 660/2916/012.02 yang diterbitkan 19 September 2022.
Mengetahui hal itu, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin angkat bicara. Politisi Gerindra ini mengaku menerima laporan tindak premanisme dan juru parkir liar. Namun hal itu bukan disebabkan 27 pedagang yang telah berjualan sesuai aturan Pemkot Samarinda.
“Yang bermasalah itu jukirnya, sehingga yang harusnya ditindak jukir,” ungkapnya.
Sehingga ia pun tegas meminta agar ke depannya Pemkot Samarinda perlu melakukan pembahasan ulang terkait kebijakan menutup Tepian Mahakam, untuk para pedagang Tepian. Sebab menurutnya tidak semua pedagang itu perlu ditertibkan secara merata, tanpa melihat penyebab masalah ini terjadi.
“Karena menurut informasi pedagang, mereka sudah minta diberikan ruang untuk komunikasi tapi langsung ditindak seperti itu,” tuturnya.
Fuad pun menjanjikan perlu melakukan rapat lanjutan dengan instansi terkait. Sebab pertemuan yang dilaksanakan hari ini, belum bisa diambil kesimpulan oleh para instansi yang hadir.
Terpisah Ketua IPTM Samarinda, Hans Meiranda Ruauw mengaku sangat berterina kasih dengan Komisi II DPRD Samarinda yang mau menerima masukan mereka. Sebab dengan begini, DPRD Samarinda akhirnya bisa mengetahui kronologi terkait penutupan Tepian Mahakam itu sejak awal diizinkan berjualan.
“Karena di sini ada perbedaan sudut pandang antara pemerintah yang menutup dengan kami yang menilai itu tidak tepat,” tutur Hans. (ded)
