SAMARINDA – Sejak terbitnya larangan berjualan di Tepian Mahakam, kini PKL memang tampak sudah tak lagi memenuhi ruang terbuka hijau tersebut. Namun mereka mengadukan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai sepihak alias tidak melibatkan mereka.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Shania Rizky Amalia menyayangkan hal tersebut. Harusnya, kata Shania, pemerintah melakukan komunikasi dua arah alias mengajak para PKL bicara lebih dulu sehingga tidak perlu sampai ada pengaduan ke para wakil rakyat.
Shania pun berharap Pemkot Samarinda dalam waktu dekat bisa bertemu duduk bersama dalam satu meja dengan PKL Tepian. Sebab menurutnya, imbauan yang diterbitkan oleh Pemkot Samarinda itu tidak sama sekali melibatkan beberapa PKL, yang sudah mentaati aturan.
“Kami dengar juga dari 27 pedagang yang ada di Tepian itu. Kami minta Pemkot bisa komunikasi dua arah, sebab surat edaran ini saja baru kami lihat,” ucap Shania.
Shania mengatakan protes yang dilayangkan dari gabungan PKL dan disampaikan ke DPRD Samarinda adalah tanggapan yang wajar. Sebab masalah ini timbul karena adanya PKL liar sehingga memberi kesempatan jukir untuk membuka wadah parkir di Zona Zero Tolerance.
“Mereka protes kenapa mereka yang sudah dibina, dittertibkan dan mereka juga yang dikasih sanksi, mereka kan termasuk binaan pemkot dan mereka mengikutin aturan yang diberi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” jelasnya.
Dia berharap, aturan yang diterapkan, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Sehingga dia pun berharap ke depannya ada komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda, untuk bersama-sama mencari solusi.
“Kalau mau menertibkan dengan alasan RTH, harus merata Big Mall dan lainnya juga ditertibkan. Kami juga sudah buat surat untuk memberikan beberapa rekomendasi atas kebijakan itu,” demikian Shania. (ded)
