KUTAI KARTANEGARA – Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja, Loeis Subowo Saminanto, menilai kawasan pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi ekonomi besar yang masih bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai audiensi bersama Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Penjabat Ketua Kadin Kukar Dedi Sudarya di Tenggarong, Rabu (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, APBMI menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir, mulai dari pengelolaan aset pelabuhan hingga pengembangan kawasan industri maritim.
Loeis mengaku mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Kukar terhadap aspirasi yang disampaikan pelaku usaha.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Prosesnya berjalan cepat dan kami langsung diterima oleh Pak Bupati. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi ekonomi pesisir,” ujarnya.
Menurut Loeis, salah satu peluang yang dibahas adalah kemungkinan keterlibatan APBMI dalam pengelolaan aset pemerintah daerah di kawasan Amborawang.
Selain itu, APBMI juga mendorong dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekspor melalui STS Muara Jawa.
Tak hanya itu, pihaknya menilai kepastian hukum terkait Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) UPP Tanjung Santan menjadi faktor penting untuk membuka ruang investasi di kawasan Tanjung Santan dan Marangkayu.
“Kami melihat ada banyak potensi yang bisa memberikan kontribusi bagi PAD Kutai Kartanegara. Karena itu, kepastian status wilayah dan tata ruang menjadi hal yang sangat penting,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, APBMI berencana kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah bersama pihak UPP Tanjung Santan untuk membahas langkah lanjutan pengembangan kawasan pesisir.
Menurut Loeis, sejumlah rencana investasi yang tengah disiapkan antara lain pengembangan kawasan industri perkapalan di Marangkayu hingga pembangunan pelabuhan dan terminal batu bara di Santan Hilir.
Namun, ia menegaskan seluruh rencana tersebut membutuhkan kejelasan tata ruang agar proses investasi dapat berjalan sesuai aturan.
“Sebelum masuk ke tahap pengembangan, kepastian tata ruang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa persoalan ini penting dan akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Loeis juga mengapresiasi perhatian Bupati Aulia terhadap masyarakat pesisir, khususnya warga Samboja yang sebagian wilayahnya kini berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah daerah, dikatakan, memiliki komitmen agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan ekonomi yang terjadi.
“Pak Bupati menegaskan jangan sampai masyarakat Samboja justru tertinggal di daerahnya sendiri. Beliau menanyakan langsung apa yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat pesisir agar mereka ikut merasakan manfaat pembangunan,” ucapnya. (fjr)
