PONTIANAK – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal makin jelas terlihat. Karena itu dia meminta otoritas Kemendikbudristek mesti memikirkan hal ini.
Pasalnya, anggaran untuk pendidikan nonformal terus terkikis, tertinggal jauh dari pendidikan formal yang memang teralokasikan dengan baik dalam APBN maupun APBD. Sorotan ini disampaikannya saat delegasi Komisi X DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Kamis (6/7/2023).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan pendidikan nonformal juga perlu mendapat perhatian yang cukup. Pendidikan formal tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pendidikan para siswa. Sisa kebutuhan itu justru ada pada pendidikan non formal.
“Siapa pun sampai usia berapa pun masih harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang tidak semua itu dipenuhi oleh pendidikan formal. Nonformal pun selayaknya mendapat dukungan dan perhatian yang cukup,” sebut Hetifah dalam siaran resmi.
Wakil rakyat asal Kaltim ini menyatakan, pemerintah pusat sudah cenderung mengurangi anggaran untuk pendidikan nonformal. Seperti diketahui, lembaga nonformal ini beragam macamnya. Ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan, dan lain-lain.
Pendidikan nonformal sebetulnya ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Di Kalbar sendiri, nasib pendidikan non formal kian memprihatinkan, menyusul masalah pendidikan formalnya sendiri yang masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
“Masih ada ketidakpastian, sehingga sulit untuk bisa dapat dukungan anggaran dari APBD kabupaten/kota. Jadi, tidak ada institusi yang mampu menempuh pendidikan non formal ini secara tegas,” tandas Hetifah. (xl)
