SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan jumlah anggaran pelayanan kependudukan.
Joha menilai, pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) selama ini masih belum maksimal bahkan terkesan lambat.
Keterlambatan itu, kata dia, disebabkan masih kurangnya alat perekam KTP yang disediakan. Saat ini alat perekam KTP di Samarinda hanya ada dua unit saja dan itu melayani sepuluh kecamatan.
“Dari sepuluh kecamatan yang ada di Samarinda ini, kita baru punya dua alat perekam KTP. Semestinya itu alat perekam disediakan sepuluh unit, sehingga setiap kecamatan masing-masing dapat satu. Kalau itu bisa dilakukan maka pelayanan KTP betul-betul maksimal,” ungkap Joha melalui sambungan telepon, Senin (29/8/2022)
Karena itu dia mendorong Pemkot Samarinda dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan kependudukan. Sehingga ketersediaan alat perekam KTP dapat dilakukan penambahan.
“Kami (DPRD) mendorong Pemkot agar ini harus ditingkatkan. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang harus dimaksimalkan atau dipenuhi,” seru politisi Partai Nasdem ini.
“Ini juga kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, misalnya dari Bantuas, Kecamatan Palaran. Mereka (warga, Red.) kalau datang ke Kota Samarinda, itu kan perjalanan sekitar 1,5 jam, kalau PP tiga jam. Nah dengan pelayanan setiap kecamatan kan itu dapat memudahkan masyarakat,” sambungnya.
Joha berharap Pemkot dapat meminimalisasi persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan yang dirasakan masyarakat. Terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan.
“Kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah, maka saya yakin harapan masyarakat juga bisa dipenuhi. Padahal dalam perjalanan kami anggap bagus. Makanya dari luar daerah kepengin belajar ke sini,” tandasnya. (nta)
