SAMARINDA– Komisi I DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemadaman listrik bergilir. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak dibuat bingung dan terhindar dari berbagai spekulasi.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, usai menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran PLN untuk membahas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda.
Menurut Samri, berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, pemadaman dilakukan sebagai bagian dari proses perbaikan sistem kelistrikan, bukan karena faktor lain sebagaimana isu yang sempat beredar di masyarakat.
“Yang kami harapkan ke depan, PLN bisa lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kalau sejak awal masyarakat mengetahui alasan dan jadwal pemadaman, tentu tidak akan muncul banyak spekulasi,” ujar Samri.
Ia menilai pelayanan PLN tidak hanya diukur dari keandalan pasokan listrik, tetapi juga dari cara perusahaan menyampaikan informasi kepada pelanggan. Karena itu, PLN diminta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi resmi agar masyarakat mengetahui jadwal maupun penyebab pemadaman.
Dengan informasi yang jelas, kata Samri, warga dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari sehingga dampak pemadaman dapat diminimalkan.
Selain itu, DPRD juga menerima penjelasan bahwa PLN telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses perbaikan jaringan berlangsung.
Komisi I berharap proses normalisasi sistem kelistrikan yang ditargetkan rampung pada pertengahan Juli dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pelayanan listrik kembali stabil.
“DPRD akan terus melakukan pengawasan agar proses perbaikan berjalan sesuai target dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutup Samri. (adv/zu)
