KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Bidang ESDM, Perindustrian dan Badan Riset Inovasi Nasional dalam rangka Masa sidang II Tahun Sidang 2021-2022 ke Kukar di Ruang Serbaguna Batara Agung Dewa Sakti, Kantor Bupati Kukar pada Senin (20/12/21).
Rombongan Komisi VII itu dipimpin langsung Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman dari Fraksi Golkar, didampingi oleh Awang Faroek Ishak dari Fraksi Nasdem, M Nasir dari Fraksi Demokrat, Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDIP, dan Rico Sia dari fraksi Nasdem. Edi mengucapkan selamat datang di Kukar yang memiliki 193 Desa, 44 kelurahan, dan 18 Kecamatan kepada rombongan tersebut.
Dia juga menyampaikan terimakasih kepada Direksi PLN yang turut hadir pada pertemuan kali ini. “Terimakasih atas efektifitas layanan PLN yang telah menerangi wilayah Kukar, dari 193 desa tersisa 17 desa yang masih belum teraliri dan di HUT RI tahun 2021 PLN kembali memberikan kebijakan di 14 desa yang tadinya hanya bisa menyala 12 jam sekarang sudah 24 jam menyala,” ungkapnya.
Edi menyatakan siap mendorong pembangunan industrial di Kukar, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan pasokan listrik. Rencananya akan dibangunkan smelter di sekitar kecamatan Sangasanga. Komitmen sinergi Pemkab Kukar dan PLN dibuktikan dengan hibah beberapa aset tanah untuk PLN.
Selain itu, Edi berharap, kedatangan Rombongan Komisi VII DPR RI ini menjadikan investasi di Kukar bisa berjalan lebih baik, kegiatan penambangan yang resmi bisa terkendali dan income ke negara juga bisa lebih banyak.
“Saya harap untuk di daerah program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan bisa berjalan lebih baik dan masyarakat bisa merasakannya,” harap Edi.
Kedatangan anggota DPR RI ini diharapkan bisa mengatasi isu-isu yang sedang marak di daerah, utamanya tentang pertambangan ilegal. Komisi VII diharapkan dapat memberikan masukan agar masalah ini terselesaikan dengan baik.
Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya ingin menjembatani permasalahan yang ada di daerah. Salah satunya merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk membuat nomenklatur baru, yaitu Ditjen Penegakan Hukum khusus pertambangan dan mineral. Agar ada sebuah institusi negara yang bisa melakukan penindakan praktik-praktik penambangan ilegal dalam upaya mendorong percepatan peningkatan pendapatan negara. Ia juga ingin memastikan persiapan atau pasokan PLN menjelang natal dan tahun baru terbang aman.
“Kami memastikan akan memanggil Dirjen Minerba untuk memastikan perusahaan-perusahaan batu bara memenuhi komitmennya dalam memasok BMO (Binungan Mine Operation) agar pasokan PLN bisa aman,” pungkasnya. (man)
