SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda berharap tidak ada lagi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan Mahakam Lampion Garden (MLG). Disampaikan anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatiha, rencana pola kerja sama baru antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan PT Samaco yang selama ini mengelola MLG sepenuhnya berada dalam kewenangan pemkot.
Selaku legislatif, Laila mengungkapkan Komisi II akan menjadi fasilitator dan pengawas terhadap apa saja yang menjadi PAD Kota Samarinda.
“Artinya kalau masih PT Samaco, mereka ini dalam pengawasan ketat. Sesuai tupoksi tentu kami akan mengontrol supaya tidak ada lagi kebocoran PAD,” ujar anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan tersebut, Rabu (6/4/2022).
PT Samaco memang sudah melunasi kewajiban yang mereka tinggal sejak 2017 hingga 2019 pada akhir Maret 2022 lalu. Perusahaan asal Malang, Jawa Timur itu menyisakan Rp 300 juta denda yang belum dibayarkan.
Termasuk tunggakan tahun 2020 dan 2021 yang masih ditangguhkan karena alasan terkena dampak Covid-19. Jika memang PT Samaco kembali dipercaya untuk mengelola MLG melalui skema kerja sama baru, Laila berharap, perusahaan tersebut tidak lagi menunggak kewajiban.
“Jangan sampai seperti kemarin, PT Samaco banyak sekali terpiutang dengan pemerintah kota. Ini tentu sangat merugikan pemkot yang berharap ada PAD dari MLG ini,” jelasnya.
Pemkot Samarinda sendiri masih akan memberikan beberapa opsi pola kerja sama kepada PT Samaco usai melunasi tunggakan setoran pengelolaan MLG. Bapenda telah memastikan bahwa pola kerja sama baru nantinya berubah, tergantung kebersediaan PT Samaco untuk menyepakati opsi yang ditawarkan oleh Pemkot. (nta)
