KUTAI KARTANEGARA – Sidang paripurna digelar DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dengan tiga pembahasan pada Senin (24/7/2023) malam kemarin. Pertama, membahas agenda Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar 2022.
Kemudian agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024. Terakhir, agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk Enam Bulan Berikutnya tahun Anggaran 2023 oleh Pemkab Kukar.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid memimpin jalannya rapat didampingi dua Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Siswo Cahyono. Sementara Wakil Bupati, Rendi Solihin beserta para Organisasi Perangkat Daerah mewakili pihak pemerintah turut hadir.
Rasid menjelaskan rapat ini merupakan lanjutan dari pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar tahun anggaran 2022 yang sebelumnya dilakukan di badan anggaran (Banggar).
“Kami menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kukar, infrastruktur, dan lainnya,” kata Rasid.
Dia menegaskan persoalan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah, dan mengoptimalkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. “Semoga ke depan masyarakat miskin di Kukar lebih berkurang lagi,” tutupnya. (zu)
