KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih akibat kemarau.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pelantikan 58 pejabat manajerial administrator dan pengawas di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jumat (18/9/2026). Dari jumlah tersebut, sebanyak lima orang dilantik sebagai pejabat administrator dan 53 orang sebagai pejabat pengawas.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, sebagian besar pejabat yang dilantik ditempatkan pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Pengisian jabatan tersebut dinilai penting untuk mempercepat koordinasi pemerintah daerah dengan aparat di wilayah.
“Sebagian besar yang kami lantik adalah pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan,” kata Aulia.
Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini membutuhkan koordinasi yang cepat, terutama dalam menghadapi dampak kemarau seperti kekeringan, krisis air bersih, serta karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Karena itu, pengisian jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan membuat proses penanganan persoalan di lapangan berjalan lebih cepat.
“Penanganan utamanya yang terkait dengan kasus kekeringan akibat kemarau dan kasus karhutla bisa kita tangani dengan baik,” tuturnya.
Aulia menegaskan, pelantikan tersebut salah satunya bertujuan memastikan posisi pejabat administrator dan pengawas di tingkat kecamatan serta kelurahan terisi sehingga koordinasi dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, mengatakan para pejabat yang baru dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan kondisi wilayah masing-masing.
“Dengan adanya mutasi hari ini, para pejabat yang sudah dilantik cepat langsung menyesuaikan dan mengambil alih di lapangan,” kata Rendra.
Dia menyebut penguatan jajaran di kecamatan dan kelurahan menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Kukar saat ini menghadapi persoalan karhutla dan krisis air bersih.
Dengan terisinya jabatan tersebut, pemerintah berharap koordinasi dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih efektif dalam merespons berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. (fjr/adv)
