SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen mendukung penuh target nasional mencapai seratus persen akses sanitasi layak. Termasuk stop buang air besar sembarangan (SBS).
Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni usai membuka dialog dan penandatanganan komitmen terhadap percepatan SBS di Provinsi Kaltim, yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin (18/11/2024).
“Kabupaten/kota di Provinsi Kaltim telah berkomitmen untuk SBS dan itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pemerintah kabupaten kota se-Kaltim,” ucapnya.
Disampaikan, sejatinya di Kaltim dari 10 kabupaten/kota sudah ada empat daerah yang dinyatakan bebas dari SBS. Meliputi Balikpapan, Samarinda dan Bontang serta Berau. Sementara enam daerah lainnya belum mencapai seratus persen.
“Dengan penandatanganan komitmen bersama 10 kabupaten kota SBS tahun 2024, pada hari ini kita berharap komitmen kepala daerah itu diterjemahkan ke dalam kegiatan aksi dan intervensi dari perangkat daerahnya,” papar Sri.
Kata dia, perlu ada komitmen bersama SBS. Hal ini mengingat pada tahun 2030 Kaltim ditargetkan sudah bebas dari buang air besar sembarangan.
“Oleh karena itu, dengan komitmen bersama dari 10 kabupaten kota, khususnya enam daerah yang belum bebas dari buang air besar sembarangan, diharapkan ada aksi dan intervensi, sehingga pada tahun 2030 Kaltim sudah bebas dari buang air besar sembarangan,” terang Sri.
Lebih lanjut dijelaskan, salah satu indikasi dari bagian dari perilaku sehat, lingkungan yang sehat, untuk stop buang air besar sembarangan, tentu juga terkait dengan persoalan sanitasi, penyediaan air bersih. Untuk percepatan pencapaian SBS ini juga perlu intervensi dan penganggaran.
“Kalau di provinsi untuk lintas kabupaten kota, penyediaan air bersih juga bisa dilakukan pemerintah kabupaten kota,” kata Sri.
“Kita juga berharap pemerintah kabupaten kota atensi terhadap ini, karena kualitas kesehatan, kualitas lingkungan hidup yang baik, ini menjadi indikator untuk menuju kabupaten/kota sehat,” sambungnya.
Menurut Sri, kabupaten/kota sehat akan membentuk provinsi sehat. Kalau kabupaten/kota sehat tercapai berarti perilaku masyarakatnya sudah sehat, kualitas lingkungannya juga sudah terjaga dan itu indikasinya.
Kata dia, sejatinya bukan penghargaannya, tetapi proses untuk mencapai standar itu yang diharapkan. Kendala daerah yang belum mencapai seratus persen, mulai dari infrastruktur, penyediaan air bersih, kemudian budaya masyarakat yang memang pola kehidupannya itu tidak bisa jauh dari sungai.
“Kita harus membangun kultur masyarakat yang harus kita lakukan, ini terkait dengan mindset dan perilaku hidup sehat, itu yang terus kita dorong,” tegas Sri. (xl/advdiskominfokaltim)
