JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan badan usaha milik negara (BUMN) merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaan perusahaan negara harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, pemerintah bersama Danantara telah melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah BUMN yang dinilai terlalu besar ketika Danantara dibentuk.
Saat itu tercatat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat perusahaan yang dinilai tidak produktif sehingga perlu dilakukan penataan.
Hingga kini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 perusahaan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan negara yang dinilai produktif serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.
Restrukturisasi BUMN juga disebut memberikan dampak terhadap efisiensi biaya. Prabowo mengatakan penghematan biaya overhead telah mencapai lebih dari Rp50 triliun.
Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, hingga perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan angka penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Kepala Negara.
Selain menekan biaya, pembenahan juga disebut mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan negara.
Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja sejumlah BUMN lainnya juga mengalami peningkatan. Laba bersih PT Semen Indonesia naik 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Pembenahan juga dilakukan terhadap Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah direaktivasi.
Dengan penambahan tersebut, jumlah pesawat aktif Garuda Indonesia menjadi 104 unit. Prabowo berharap maskapai nasional itu dapat kembali mencatat keuntungan secara berkelanjutan pada awal 2027.
Dari sisi tata kelola, Presiden juga menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pemerintah, kata Prabowo, telah melakukan koreksi terhadap laporan sejumlah BUMN untuk memastikan angka yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Presiden.
Prabowo menyebut pembenahan yang dilakukan turut berdampak pada peningkatan keuntungan BUMN. Keuntungan perusahaan negara naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau meningkat 75,3 persen.
Sementara itu, dividen BUMN pada 2025 tercatat mencapai Rp142,3 triliun.
Jika dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Presiden seraya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Danantara.
Peningkatan kinerja BUMN selanjutnya diarahkan untuk mendukung percepatan hilirisasi dan industrialisasi.
Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dilakukan groundbreaking sepanjang 2026. Proyek-proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.
Rangkaian proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Pemerintah juga akan memperkuat strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia. Langkah ini ditujukan untuk mendapatkan teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, serta pengalaman yang diperlukan dalam memperkuat perekonomian nasional. (zu)
