BALIKPAPAN — Upaya pengendalian banjir Kota Balikpapan pada 2026 harus beradaptasi dengan kondisi anggaran yang terpangkas drastis. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kehilangan hampir 60 persen pagu, atau sekitar Rp440 miliar, setelah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengakui kondisi ini membuat pihaknya harus menyusun ulang skala prioritas.
“Terus terang anggaran DPU terpotong Rp440 miliar atau hampir 60 persen karena pemangkasan TKD,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPRD, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, DPU memaparkan rencana kerja 2026 yang bersumber dari RPJMD, program wali kota, pokok pikiran DPRD, hibah hingga kegiatan rutin. Namun anggaran terbatas membuat penanganan banjir tak bisa menjangkau seluruh titik rawan.
Dua kawasan prioritas tetap menjadi fokus yakni ruas Jalan D.I. Panjaitan, dan Jalan MT Haryono. Keduanya memerlukan kelanjutan proyek drainase agar genangan tidak terus berulang setiap hujan deras.
Di sisi lain, proses pembebasan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal tetap berjalan. Langkah ini penting untuk memperlancar aliran air sebagai upaya jangka panjang.
Untuk kawasan Pasar Segar, DPU menjalin koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV demi menyelaraskan penataan aliran air agar lebih efektif.
Dengan keterbatasan dana, DPU mengoptimalkan pola swakelola melalui UPTD Jalan dan UPTD Drainase. Tim teknis diarahkan untuk bergerak cepat ketika menerima laporan kerusakan maupun genangan.
“Kami tetap memprioritaskan penanganan banjir dan infrastruktur dasar melalui swakelola. Semoga upaya ini membantu masyarakat, meski tidak semua titik bisa langsung kami tangani dalam waktu bersamaan,” pungkas Rita.
Meski anggaran terpangkas besar, Pemkot Balikpapan berharap langkah prioritas ini tetap mampu menekan risiko banjir dan menjaga aktivitas warga berjalan lancar. (Zu)
