SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda membuka ruang kolaborasi dengan kalangan mahasiswa melalui audiensi bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Tepian. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun sinergi dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra kritis yang mampu memberikan masukan konstruktif terhadap jalannya pembangunan. Dalam audiensi tersebut, IMM tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menawarkan sejumlah gagasan dan program yang berpotensi disinergikan bersama DPRD.
“Mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan terkait pembangunan daerah, sekaligus menawarkan kerja sama untuk ikut mengawal kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sri, keterlibatan mahasiswa penting karena mereka kerap bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Perspektif yang dibawa kalangan akademisi dinilai dapat memperkaya pembahasan dan pengawasan yang dilakukan DPRD.
Ia menegaskan, DPRD sebagai representasi masyarakat membutuhkan dukungan dan masukan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
Dalam kesempatan itu, IMM juga memaparkan sejumlah program yang berfokus pada pengembangan kepemudaan, peningkatan partisipasi politik perempuan, hingga penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput. Program-program tersebut dinilai memiliki kesamaan tujuan dengan upaya DPRD dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Komisi IV DPRD Samarinda menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan kalangan mahasiswa. Diharapkan, sinergi yang terjalin tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi antara legislatif dan mahasiswa juga diyakini dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta memperluas ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan daerah. (zu)
