SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda meminta seluruh usulan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi perubahan program saat proses pembahasan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan seluruh usulan yang telah masuk ke dalam SIPD harus menjadi dasar pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan begitu, program prioritas yang telah disusun tidak berubah di tengah proses penyusunan APBD.
“Kami sudah menyampaikan kepada Plt. Kepala Dinas PUPR bahwa usulan-usulan yang telah disusun nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama TAPD. Karena itu, kami berharap tidak ada penyimpangan dari program yang sudah diusulkan dan telah masuk ke SIPD,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Deni, SIPD bukan sekadar sistem pendataan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap usulan program terdokumentasi dengan baik. Hal itu memudahkan proses pengawasan sekaligus menjaga sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Ia menilai penerapan SIPD juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Selain itu, sistem tersebut diharapkan mampu mencegah perubahan program yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
“Nantinya ketika ada ketersediaan anggaran, program yang menjadi prioritas tidak bergeser dari usulan awal. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana efektivitas perencanaan kegiatan anggaran tahun 2027,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal pembahasan anggaran agar program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan seluruh program tetap mengacu pada perencanaan yang telah disepakati sejak awal. (adv/zu)
