SAMARINDA – Peran relawan menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat respons terhadap kebakaran dan bencana di Kota Samarinda. Kebutuhan tersebut mengemuka dalam pertemuan pengurus Barisan Sukarelawan Kebakaran dan Bencana (BALAKARCANA) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Samarinda, lantai 2, itu tidak hanya membahas rencana kegiatan organisasi, tetapi juga kebutuhan relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, keberadaan relawan memiliki posisi strategis dalam penanganan kondisi darurat. Sebab, relawan kerap menjadi salah satu unsur yang bergerak lebih awal ketika kebakaran maupun bencana terjadi di tengah masyarakat.
“DPRD mengapresiasi eksistensi Balakarcana di Samarinda, terutama kepedulian terhadap kondisi cuaca dan musim panas. Kami juga membuka ruang untuk sharing dan komunikasi terkait kondisi serta kebutuhan di lapangan,” kata Helmi.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan relawan penting bagi DPRD untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Informasi tersebut dapat menjadi masukan dalam menjalankan fungsi DPRD, termasuk dalam mengawal kebutuhan penanganan kebakaran dan bencana.
Terlebih, kondisi cuaca panas dan musim kemarau dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Karena itu, kesiapan personel, sarana pendukung, serta koordinasi antarunsur menjadi bagian yang perlu terus diperkuat.
Dalam pertemuan tersebut, Balakarcana turut menyampaikan sejumlah kebutuhan operasional dan masukan terkait penanganan kebakaran maupun bencana di Samarinda.
Penasehat Balakarcana Achmad Vananzda mengatakan, keberadaan relawan perlu didukung melalui pola kolaborasi yang jelas dan berkelanjutan antara pemerintah, DPRD, serta unsur masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap relawan tidak semata berkaitan dengan bantuan, tetapi juga perlu ditempatkan dalam mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi ini memiliki mekanisme yang jelas. Termasuk dalam hal dukungan dan penganggaran, tentu harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai dukungan yang terukur akan membantu relawan bekerja lebih optimal, terutama ketika harus merespons situasi darurat dengan cepat.
Selain membahas kebutuhan operasional, pertemuan tersebut turut membicarakan agenda pelantikan pengurus Balakarcana periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 September 2026.
Sebelumnya, kawasan Citra Niaga menjadi salah satu opsi lokasi pelantikan. Dalam pertemuan itu, Helmi Abdullah menawarkan aula rumah dinasnya sebagai alternatif tempat pelaksanaan.
Dukungan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penguatan komunikasi antara DPRD dan organisasi relawan yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan kebakaran dan kebencanaan di masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama. Namun, yang lebih penting dari pertemuan tersebut adalah terbukanya ruang komunikasi antara legislatif dan relawan untuk menyampaikan kondisi serta kebutuhan penanganan bencana secara langsung.
Ke depan, sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi dapat berkembang menjadi koordinasi yang lebih konkret dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons kebakaran maupun bencana di Samarinda. (adv/zu)
