KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan anggaran daerah tidak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghentikan dukungan terhadap komunitas kreatif. Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar tetap menjalankan program stimulus, meski penyalurannya dilakukan lebih selektif.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kukar Awang Agus Dharmawan mengatakan, sejumlah kegiatan komunitas di tingkat kecamatan telah mendapatkan dukungan dan mulai dilaksanakan.
“Program stimulus untuk kegiatan kreatif sudah berjalan. Ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan sudah berjalan, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses kontrak sebelum dapat dilaksanakan,” ujar Awang Agus di Kantor Bupati Kukar, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas komunitas di berbagai wilayah, terutama kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
Beberapa kegiatan yang telah berjalan di antaranya Festival Adat Cerau atau Cerau Kampong Tuha Kelampak di Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman. Dukungan serupa juga diberikan dalam pelaksanaan Kukar Reggae Fest di Taman Musik Tenggarong.
Namun, Awang menjelaskan stimulus yang diberikan pemerintah tidak selalu berupa bantuan uang tunai. Bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, karakter komunitas, serta kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut membuat Dispar Kukar harus menentukan prioritas dalam memberikan dukungan.
“Sebenarnya kami ingin seluruh komunitas bisa mendapatkan stimulus. Namun, karena kondisi anggaran saat ini, kami harus menyesuaikan,” kata Awang.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin keterbatasan APBD menjadi alasan berhentinya kegiatan komunitas. Dispar Kukar kini membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki program dan tujuan yang sejalan.
Menurut Awang, pola tersebut dapat menjadi alternatif agar komunitas tetap memiliki ruang berkegiatan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah daerah.
“Kami juga tidak kehabisan cara dan terus mencari solusi agar kegiatan-kegiatan tersebut tetap bisa berjalan tanpa terlalu membebani APBD,” sebutnya.
Melalui skema tersebut, Dispar Kukar berharap kegiatan kreatif di tingkat kecamatan tetap tumbuh meski ruang fiskal daerah terbatas. (fjr/adv)
