KUTAI KARTANEGARA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat apresiasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Apresiasi diberikan lantaran Kadin Kukar melibatkan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN.
Komitmen melibatkan pengusaha lokal ini ditegaskan Ketua Kadin Kukar dr Aulia Rahman Basri dalam Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Kadin Kukar, Kamis (16/2) di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah hadir sebagai corong informasi. Untuk menghubungkan pengusaha lokal kepada Badan Otorita IKN,” ungkapnya.
Dalam Rakerkab ini Kadin Kukar, Kadin Kaltim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan Badan Otorita IKN melakukan diskusi. Guna menyamakan visi sebagaimana tema Rakerkab, menguatkan peran pengusaha lokal dalam menyukseskan IKN.
Aulia menjelaskan, setelah Rakerkab ini pihaknya akan melakukan komunikasi yang intens dengan Badan Otorita IKN.
“Mungkin dalam waktu dekat kami akan membawa beberapa pengusaha Kukar untuk bermitra. Baik itu dengan BUMN ataupun swasta nasional yang sudah bekerja di sana,” terangnya.
Dalam hal ini banyaknya potensi pengusaha lokal menjadi target Kadin Kukar. Karenanya Kadin Kukar bakal menjadi wadah naungan aspirasi para pengusaha lokal. Khususnya bagi empat kecamatan Kukar yang masuk di kawasan pendukung IKN. Meliputi Samboja, Muara Jawa, sebagian Loa Janan dan sebagian Loa Kulu.
“Banyak hal yang harus kita persiapkan dan dikerjakan dari berbagai sektor kedepannya. Mulai sektor pangan, riil, konsumtif harus kita siapkan. Ke depan Kadin Kukar akan mengarahkan anggotanya untuk main di sektor itu,” paparnya.
Komitmen ini mendapat sambutan baik dari Direktur Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi IKN, Ferdinand Kana Lo. Dia meminta para pengusaha lokal dapat bergabung ke Kadin Kukar.
“Karena hadirnya Otorita IKN (OIKN) adalah mengawal kesepakatan-kesepakatan kerja untuk terpenuhi. Mengingat pembangunan masif yang mulai dilakukan sejak 2023 hingga 2024 mendatang,” tuturnya.
“Peluang ini harus ditangkap oleh pengusaha lokal yang berada di naungan Kadin Kukar,” sambung Ferdinand.
Hal ini lantaran Pemerintah Pusat dan OIKN memiliki kewajiban mengakomodasi pengusaha dan masyarakat lokal. Apalagi dengan komitmen pemerintah daerah mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan IKN.
Ferdinand turut mengingatkan kehadiran pengusaha lokal ikut mempengaruhi sektor pangan dan pertanian untuk penghijauan lokasi IKN dapat dihadirkan dari Kukar.
“Tinggal dari Kadin Kukar saja yang mengoordinasi teman-teman yang mengurusi sembako seperti beras. Supaya rantai pasoknya tidak terganggu, karena yang butuh makan banyak,” tegas. (xl)
