SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, minimnya ketersediaan BBM sudah diantisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dengan menerapkan kartu kendali yaitu fuel card.
Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memakan bahu jalan masih banyak terjadi di beberapa titik SPBU Kota Samarinda. Akibat antrean tersebut bebeapa kali terjadi kecelakaan lalu lintas atau Lakalantas.
Angkasa menilai penerapan fuel card perlu peningkatan. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu, masih ditemukan penerapan yang tak merata di seluruh SPBU se-Samarinda.
“Artinya perlu ditingkatkan karena masih ada kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan. Misal ada fuel card yang tidak tepat digunakan karena ditemukan kendaraan yang tidak layak terdaftar di fuel card yang kemudian masih bisa mengisi BBM,” ucapnya.
Selain itu juga pemilik fuel card memiliki kesempatan ketika berada di luar daerah. Untuk mengakses BBM di SPBU setiap Kabupaten/Kota di Kaltim. Hal itu juga dinilai, dapat menekan kelangkaan ketersediaan BBM.
“Padahal setiap kabupaten/kota memiliki kapasitas pengisian BBM yang berbeda, seperti di Samarinda itu maksimal mengisi 120 liter tetapi fuel card dari kota/kabupaten lain dapat mencapai 200 liter. Sehingga dapat mengisi BBM sesuai batasan fuel card penggunanya meski melewati batasan jumlah batasan BBM SPBU suatu daerah,” urainya.
Kendati demikian, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan agar Pertamina dapat mempertimbangkan penambahan jatah subsidi BBM. “Harus ditambah kuotanya, agar hal ini tidak menimbulkan persoalan yang sama dan terus menerus,” pungkasnya. (zu)
