JAKARTA – Isu menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat menjadi bahasan utama para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Para gubernur itu bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dikutip dari siaran pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Rudy mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun tahun ini alokasinya turun signifikan alias anjlok menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Dirinya menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” ungkap Rudy memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran yang sama. Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat proyek strategis dan pembangunan di daerah. Karena itu, pertemuan difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan visi kebijakan, dan memastikan alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” tandasnya. (xl)
