SAMARINDA – Pembiayaan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda menjadi perhatian DPRD di tengah keterbatasan anggaran daerah. Belum seluruh dukungan dana dari pemerintah pusat terealisasi, sementara pelayanan KB bagi masyarakat tetap harus berjalan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai kegiatan.
Menurutnya, layanan KB gratis terutama didukung pendanaan pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu, pemerintah daerah bertugas memastikan pelayanan dapat menjangkau masyarakat.
“Layanan KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat,” jelasnya, Selasa (6/10/2026).
Sri Puji mengatakan, Dinas P2KB tidak hanya bertugas memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat. Karena itu, kepastian dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan program.
Belum terealisasinya seluruh bantuan dana dari pusat, lanjut dia, perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi.
Di sisi lain, DPRD Samarinda membuka peluang penambahan dukungan program KB melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Namun, pengalokasiannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“DPRD bisa memperjuangkan tambahan dukungan program KB melalui pokok pikiran, tetapi alokasinya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” katanya.
Sri Puji mengingatkan, program KB bukan satu-satunya kebutuhan yang harus dibiayai pemerintah daerah. Perbaikan sekolah dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya juga memerlukan alokasi anggaran. Karena itu, penentuan prioritas harus dilakukan secara cermat agar belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
Selain persoalan pendanaan, ia meminta Dinas P2KB mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia untuk memperluas jangkauan pelayanan. Puskesmas dan posyandu dinilai dapat menjadi ujung tombak dalam mendekatkan layanan KB kepada masyarakat.
“Puskesmas dan posyandu perlu dimaksimalkan sebagai jalur pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta memanfaatkan fasilitas KB yang tersedia,” ujarnya.
Sri Puji berharap koordinasi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah semakin baik sehingga pelayanan KB di Samarinda tetap berkelanjutan. Optimalisasi fasilitas kesehatan juga diperlukan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan sesuai kebutuhannya. (zu)
