SAMARINDA – Upaya penanggulangan banjir yang masih menjadi persoalan klasik di kota Samarinda, terus dilakukan. Dimulai dari pelebaran drainase hingga rencana pembangunan kolam retensi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengungkapkan, upaya itu tidak akan maksimal apabila penuntasan masalah banjir tidak terencana atau dikerjakan dengan perencanaan sepotong-sepotong.
“Jadi kalau kita mengirim anggaran cuman sepotong bangun polder, perbaikan drainase, belum cukup,” lanjutnya.
Menurut Angkasa, terjadi kesalahan persepsi bahwa setiap kali ada genangan maka harus dialirkan melalui drainase ke Sungai Mahakam.
Dengan posisi Sungai Mahakam yang lebih tinggi dari daratan Samarinda, justru ketika air mahakam pasang akan membuat dua aliran air itu bertemu dan menimbulkan genangan.
“Ini saya kira harus ada contoh perbaikan besar mengatasi itu. Seperti contohnya membuat kanal-kanal baru sama kolam-kolam retensi,” ujarnya.
Pendirian kolam retensi akan membuat aliran air bisa dimanipulasi dengan mengalirkan air ke dan menahannya dalam kolam retensi ketika air Mahakam sedang pasang. Kemudian, ketika air Mahakam surut air di kolam tersebut dialirkan ke Sungai Mahakam.
“Kita punya yang namanya polder air hitam itu belum berfungsi seperti itu. Nah harapan kita ke depan harus ada yang seperti itu, kalau enggak seperti itu nggak bisa,” katanya.
Angkasa juga menuturkan selama ini yang menjadi kendala terbesar penanggulangan banjir adalah lahan dan anggaran.
Menurutnya butuh bantuan dari APBN dan APBD provinsi untuk mengatasi itu dalam perencanaan jangka panjang sekitar 5 sampai 10 tahun.
Tidak hanya pembangunan kanal drainase baru dan kolam retensi, dia juga menginginkan agar semua sungai di Samarinda di beton mengingat posisi sungai lebih tinggi dari posisi daratan Samarinda.
“Kita berharap kalau ada anggarannya itu posisi sungangainya harus di beton dibikin turap semua.” tutupnya. (nta)
