SAMARINDA – Kebijakan Merdeka Belajar yang berjilid disebut-sebut sebagai kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan prokontra di lapangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim. Sebab kebijakan yang sejatinya bagus secara konsep, ternyata di lapangan tidak berhasil membumi.
Melihat kondisi tersebut Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian angkat suara. Dirinya menilai kebijakan ini dapat menimbulkan kebingungan karena otomatis harus membuat penyesuaian yang baru dan juga memerlukan rincian anggaran yang baru pula.
“Saya terus terang kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebingungan masalahnya kenapa belum selesai satu kurikulum ganti lagi kurikulum sehingga perlu penyesuaian dan anggaran baru perlu segala yang baru,” ucapnya.
Sopian mengatakan pihaknya telah menyuarakan hal tersebut langsung ke DPR-RI Komisi X pada saat agenda hearing. Dengan harapan ketika merumuskan suatu kebijakan baru harus memperhatikan juga terkait faktor lingkungan dan kepentingan daerah yang akan menjadi pelaksananya.
Politisi Golkar ini meminta pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan sisi implementasi kebijakan pusat di daerah. Menurutnya keinginan bersama dalam memajukan dunia pendidikan harus di imbangi dengan mempertimbangkan dampak lain dan situasi kondisi pendidikan di daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
“Kami sudah sampaikan dengan DPR-RI pada saat hearing terkait juga dengan gaji honorer, guru swasta termasuk masalah kurikulumnya mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah juga,” jelasnya.
“Harusnya kita pertimbangkan lagi pemerintah pusat ini menyampaikan produk hukum tidak berdampak negatif terhadap daerah itu, kedua juga harus diperhatikan guru yang turun jam 6 itu harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan dampak yang baru sehingga tidak terjadi pertengkaran rumah tangga,” tambah Sopian.
Melihat belum semua sekolah di Samarinda menerapkan kebijakan tersebut, Legislator Basuki rahmat itu meminta agar efektivitas dari kurikulum ini perlu diujicobakan dan ditinjau kembali kebijakannya
“Memang ada dampak positifnya bangun cepat dan lain-lain, efektivitasnya perlu diuji coba bagaimana nanti karena belum semua sekolah menerapkan nya masih banyak yang ngak. Ada sebagian kelas yang menerapkan dan sebagian lagi kurikulum 2013,” tutupnya. (zu)
