KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat pengakuan nasional. Atas kinerja pengendalian inflasi daerah setelah meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Penghargaan tersebut diterima dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kukar menjadi satu dari lima daerah yang menerima penghargaan dalam kategori tersebut. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin mengatakan, penghargaan tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia di masyarakat. Menurutnya, kondisi geografis Kukar yang luas membuat pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan di tingkat kabupaten.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.
Dia menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Rendi mengatakan pemerintah daerah tidak ingin penghargaan tersebut berhenti sebagai pencapaian administratif. Stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Karena itu, Pemkab Kukar akan terus memperkuat sejumlah aspek yang berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi. Terutama produksi pangan, ketersediaan pasokan dan distribusi antarkecamatan.
Penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi pemerintahan Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujar Rendi.
TPID Award 2026 diumumkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di JICC.
Penghargaan TPID menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. (fjr/adv)
