SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan efisiensi anggaran secara ketat menyusul turunnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan APBD mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp5,8 triliun menjadi Rp3,18 triliun. Penurunan ini dipicu penyesuaian transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
Kondisi tersebut memaksa Pemkot melakukan penghematan besar, terutama pada belanja rutin birokrasi.
Salah satu langkah yang langsung diterapkan adalah penghapusan konsumsi dalam rapat internal. Jika sebelumnya disertai snack hingga makan siang, kini rapat hanya menyediakan air minum. Pengecualian berlaku untuk kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah.
“Efisiensi di pos konsumsi bisa mencapai 80 persen. Anggaran harus benar-benar difokuskan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Andi Harun.
Selain itu, perjalanan dinas juga diperketat. Dengan sisa anggaran sekitar Rp7 miliar untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), izin perjalanan hanya diberikan untuk kegiatan yang dinilai mendesak dan berdampak langsung.
Menurut Andi Harun, prioritas perjalanan dinas difokuskan pada koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengupayakan tambahan anggaran. Di luar itu, aparatur diminta tetap fokus pada pelayanan di daerah.
Meski dihadapkan pada tekanan fiskal, Pemkot memastikan layanan dasar tetap berjalan. Tiga sektor utama yang menjadi prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir.
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Program harus dipilah, mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda,” tegasnya.
Pemkot juga akan menyeleksi belanja infrastruktur secara ketat, dengan memprioritaskan proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah efisiensi ini menjadi strategi Pemkot Samarinda menjaga stabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (zu)
