PENAJAM PASER UTARA – DPR RI memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Apresiasi ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diterima Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Jumat (8/11/2024) di Swissotel Nusantara.
Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tetapi dia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.
“Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik. Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” kata Rifqinizamy.
Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik lantas membeberkan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari silam kepada rombongan Komisi II DPR RI. Pasalnya partisipasi pemilih pada pilpres sebesar 79,80 persen sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.
“Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional. Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah,” ungkap Akmal.
Karena itu dia menyimpulkan secara umum pesta demokrasi di Kaltim pada Februari 2024 lalu berjalan baik dan sukses. Akmal menegaskan sesuai tugas dan fungsi pemerintah adalah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada.
“Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu,” tutur pria yang juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Akmal mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil. Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun. Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada,” papar Akmal.
Malahan, sambungnya, Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023. Menurut Akmal, hal tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim untuk kesuksesan pilkada.
“Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim. Hanya disini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain,” tandas Akmal. (xl/advdiskominfokaltim)
