DPRD Kukar Tindak Lanjuti Usulan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih

KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-13 pada Jumat (20/6/2025). Hal ini menindaklanjuti proses pengusulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Rapat tersebut membahas usulan pemberhentian Wabup Kukar Periode 2021-2024. Paripurna berlangsung secara internal DPRD Kukar.

Saat ditemui usai paripurna, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan, pihaknya melengkapi adminitrasi usulan pelantikan Bupati dan Wabup Kukar terpilih hasil PSU.

“Ini merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

Yani menjelaskan, setelah setelah dilakukan pengecekan, ternyata masih ada kekurangan, yaitu belum adanya usulan pemberhentian wakil bupati periode 2021–2026. Maka daripada itu pihaknya menggelar Rapat Paripurna ke-13 tersebut.

“Karena itu, suka tidak suka, DPRD dan eksekutif sebagai bagian dari pemerintah daerah harus bekerja sama, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kukar sudah melakukan pengumuman dan pengusulan terkait pelantikan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Sebagai informasi, Ahmad Yani baru saja dilantik pada Kamis (19/6/2025) lalu. Di bawah kepemimpinannya, ia mengatakan bahwa DPRD Kukar taat pada amanah konstitusi serta sumpah jabatan anggota dewan.

Yani berharap pengukuhan Bupati dan Wabup terpilih dapat segera dilaksanakan agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap setelah paripurna ini, proses pelantikan bupati terpilih bisa segera dilaksanakan, demi kelanjutan pembangunan di Kutai Kartanegara,” tandasnya. (fjr)