KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih tidak memangkas belanja pegawai di tengah keterbatasan fiskal. Efisiensi dilakukan pada belanja operasi, sementara belanja modal serta belanja barang dan jasa dioptimalkan agar pelayanan publik tetap berjalan.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026).
Aulia mengatakan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah lebih cermat mengatur belanja. Namun, penyesuaian anggaran harus tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal saat ini, ada beberapa kebijakan yang kami lakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, kami tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai,” ujar Aulia.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah berupaya melakukan efisiensi pada belanja operasi sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Menurutnya, penghematan anggaran tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan.
“Jadi, kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka efisiensi adalah memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Kami juga berupaya agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegasnya.
Strategi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah daerah juga mengarahkan pembangunan untuk memperkuat sektor ekonomi di luar industri ekstraktif, terutama pertanian, pariwisata, dan industri hijau berkelanjutan.
Aulia menyebut penguatan sektor tersebut diperlukan untuk membangun fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan Kukar tidak hanya bergantung pada industri ekstraktif.
“Inti dari Kukar Idaman Terbaik sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha membangun fondasi di Kutai Kartanegara untuk peralihan kekuatan ekonomi dari industri ekstraktif ke non-ekstraktif, dengan penguatan pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan,” katanya.
Melalui Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah menjalankan 17 program dedikasi yang mencakup sejumlah bidang, antara lain pemenuhan gizi, bantuan pendidikan dan pesantren, pemberdayaan petani dan nelayan, dukungan bagi lansia, serta penguatan ekonomi kawasan.
Aulia mencontohkan, pemenuhan gizi perlu memperhatikan kebutuhan sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi santri melalui subsidi biaya hidup serta program lain yang menyasar kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Dekan FISIP Unmul, Dr. Finnah Fourqoniah, menilai keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah perlu menentukan strategi yang tepat untuk mempertahankan kualitas pelayanan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi kualitas pelayanan juga diperlukan untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan pemerintah tetap terjaga.
“Ini menandakan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi hal utama. Kami dilibatkan dalam IKM, dan sebagian besar hasilnya nanti akan memperlihatkan bagaimana kualitas pelayanan tersebut. Harapannya, kualitas pelayanan itu tetap menjadi yang terbaik, bahkan tidak berkurang dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.
Finnah berharap kuliah umum tersebut dapat menghubungkan pembelajaran akademik dengan praktik pemerintahan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (fjr/adv)
