KUTAI KARTANEGARA — Ratusan Posyandu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini terintegrasi dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perluasan fungsi tersebut membuat pelayanan Posyandu tidak lagi terbatas pada kesehatan, tetapi juga mencakup bidang pelayanan dasar lainnya.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Deddy Setyo Utomo, mengatakan perubahan peran Posyandu mengacu pada kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang terbit pada 2024.
“Seluruh 822 Posyandu di Kukar telah terintegrasi dengan enam layanan SPM,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (10/10/2026).
Dengan cakupan layanan yang lebih luas, kader Posyandu dituntut memahami berbagai bidang, termasuk pendidikan dan sosial. Karena itu, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu perhatian DPMD Kukar agar pelaksanaan layanan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada 2025, DPMD Kukar memfasilitasi pembekalan yang diikuti hampir seluruh kader Posyandu. Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pemahaman mengenai perluasan cakupan pelayanan.
“Sehingga yang awalnya kader yang hanya memberikan layanan kesehatan, mereka sudah mengetahui enam layanan yang lainnya, dari pendidikan sampai ke sosial,” sebut Deddy.
Memasuki 2026, pembekalan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi anggaran. Jika sebelumnya kegiatan banyak dilaksanakan secara tatap muka, kini peningkatan kapasitas kader lebih banyak dilakukan secara virtual melalui Zoom.
Menurut Deddy, kegiatan tersebut dapat menghadirkan fasilitator dari Kemendagri, pemerintah provinsi, maupun DPMD Kukar. Materi disampaikan sesuai bidang pelayanan yang perlu dipahami kader.
Dia menyebut peningkatan kapasitas berlangsung secara berkala. Salah satu kegiatan terbaru yang difasilitasi Kemendagri membahas bidang pendidikan bagi kader Posyandu di wilayah Kalimantan.
“Hampir tiap bulan biasanya ada Zoom yang memang diadakan untuk memberikan peningkatan kapasitas untuk kader Posyandu, lebih kepada di tiap-tiap bidang,” jelasnya.
Selain pembekalan, Pemkab Kukar memberikan dukungan operasional sebesar Rp850 ribu per bulan untuk setiap Posyandu. Dana tersebut digunakan untuk pemberian makanan tambahan (PMT) dan kebutuhan operasional pelayanan.
Kader Posyandu juga menerima insentif sebesar Rp250 ribu setiap bulan. Pemerintah daerah turut memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana Posyandu.
“Kalau dibandingkan kabupaten/kota lain, menurut saya Kabupaten Kukar paling perhatian terhadap Posyandu. Bangunannya dibangunkan, sarprasnya dipenuhi,” ungkapnya.
Deddy menilai penguatan Posyandu berperan dalam mendukung peningkatan pelayanan dasar masyarakat, termasuk upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kesehatan warga.
“Pemerintah kabupaten menganggap ini penting. Salah satunya berdampak terhadap penurunan stunting, segala macam kesehatan, karena ini kan pelayanan dasar,” katanya. (fjr/adv)
