Momentum HKN, Nursobah Ajak Masyarakat Samarinda Bersatu Kawal Kebijakan Pemerintah

Daerah Pinggiran Belum Dapat LPJU, Nursobah Pertanyakan Skema Samarinda Berubah
Anggota komisi I Nursobah. (Istimewa)

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda Nursobah mengajak masyarakat Indonesia khususnya Samarinda mengawal kebijakan Pemerintah. Dalam hal ini jangan ada lagi istilah-istilah bernada ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan.

Ajakan ini disampaikannya pada momentum Hari Kebangkitan Nasional (HKN), Jumat (20/5/2022). Dia meminta semua pihak menjadikan HKM sebagai momentum persatuan bagi seluruh anak bangsa.

Kata Nursobah, terbelahnya politik identitas pada Pemilihan Presiden (Presiden) pada 2019 silam masih terasa hingga sekarang. Mulai pemakaian istilah kampret hingga kadrun yang masih ramai beredar di platform media sosial seperti facebook dan twitter.

Baca Juga  Reses di Loa Ulung, Firnadi Ikhsan Ajak Anggota BPD Makmurkan Desa

“Istilah itu masih disematkan kepada golongan tertentu. Sebenarnya tidak relevan lagi, itu ada pupuk dari pemecah belah bangsa,” tegasnya, Kamis (26/5/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut sesungguhnya masalah utama bangsa saat ini adalah salah fokus dan salah prioritas. Sebagaimana tampak dalam permasalahan yang tengah dihadapi bangsa.

Dia mencontohkan Pertamina yang defisit Rp191 triliun, kerugian triliunan yang diderita Jiwasraya dan Asabri, hingga eksploitasi besar-besaran sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan di berbagai daerah.

“Reduksi semua potensi perut bumi di semua pulau. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon dan Papua. Apa konversi yang sudah dirasakan pasca-SDA habis. Utang ribuan triliun, rekening gendut pejabat dan bangsa ini nyaris facing bankruptcy,” beber Nursobah.

Baca Juga  Tajamkan Sektor Pertanian, Bupati Lepas Kontingen Kukar ke Pra-Penas KTNA

Padahal, sambungnya, sejatinya pemilik semua SDA secara sah adalah seluruh anak bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) pasal 33.

Urgensi bangsa saat ini yang harus dikawal adalah bahwa seluruh kegiatan atau kebijakan yang tidak prorakyat harus betul-betul dikawal. Agar semua anak bangsa tidak melarat di negeri sendiri.

“Kembalilah pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Bangsa ini sedang berupaya naik kelas. Ayo semua anak bangsa buat program terbaik untuk bangsa. Hentikan semua isu yang dapat memecah belah bangsa,” papar Nursobah. (xl)