SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota memperkuat pengawasan terhadap aset dan fasilitas publik menyusul maraknya pencurian infrastruktur vital, terutama kabel penerangan jalan umum (PJU).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kasus kehilangan fasilitas umum terus berulang dan berdampak langsung terhadap kenyamanan serta keamanan masyarakat.
Menurutnya, tidak hanya kabel PJU, sejumlah fasilitas lain seperti penutup drainase hingga baut konstruksi jembatan juga kerap menjadi sasaran pencurian.
“Yang paling dirugikan tentu masyarakat karena penerangan jalan menjadi terganggu dan kondisi itu bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.
Minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan utama dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta kerawanan tindak kriminalitas pada malam hari.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap pola pengawasan infrastruktur publik dengan pendekatan yang lebih preventif, bukan hanya penanganan setelah kejadian.
Salah satu langkah yang diusulkan yakni pemeriksaan rutin terhadap fasilitas publik untuk mendeteksi kerusakan maupun potensi kehilangan lebih awal.
Selain itu, DPRD juga menilai diperlukan koordinasi yang lebih kuat antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengawasan aset publik. Dinas Perhubungan diminta meningkatkan pemantauan lapangan, sementara pengamanan infrastruktur konstruksi perlu diperketat.
Deni menegaskan lemahnya pengawasan dapat menyebabkan anggaran daerah terus terserap untuk perbaikan fasilitas yang hilang maupun rusak akibat pencurian.
“Kalau pengawasan tidak diperkuat, anggaran hanya akan habis untuk perbaikan berulang,” katanya.
DPRD Samarinda menyatakan akan terus mengawal pengelolaan infrastruktur publik agar fasilitas kota tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. (adv/zu)
