KUTAI KARTANEGARA – Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membahas penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 diwarnai aksi walkout Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (28/7/2026) lalu.
Seluruh anggota Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang saat Pemerintah Kabupaten Kukar mulai menyampaikan rancangan KUA-PPAS. Kondisi itu memicu respons Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang mempertanyakan komitmen fraksi tersebut terhadap visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar,” kata Aulia.
Sebelum walkout terjadi, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyerahkan pimpinan rapat kepada salah satu wakil ketua DPRD. Ia mengaku memilih bersikap netral meski berasal dari PDI Perjuangan.
Menurut Ahmad Yani, agenda yang dibahas saat itu baru sebatas penyampaian rancangan KUA-PPAS, bukan pengambilan keputusan. Karena jumlah anggota yang hadir memenuhi syarat kuorum, rapat tetap dapat dilanjutkan.
“Yang paling penting adalah apakah paripurna bisa dilanjutkan atau tidak. Selama forum memenuhi kuorum dan syaratnya terpenuhi, maka rapat dapat berjalan,” ujarnya.
Yani menilai aksi walkout merupakan hak politik setiap fraksi dalam proses demokrasi. Namun sebagai pimpinan DPRD, dirinya harus memisahkan kepentingan partai dengan tugas memimpin sidang.
“Saya selaku pimpinan DPRD harus bersikap netral. Walaupun saya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai pimpinan legislatif saya harus bersikap adil,” katanya.
Yani juga mengungkapkan dirinya mendengar adanya informasi bahwa Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar yang juga menjabat Wakil Bupati Kukar meminta fraksi menarik diri dari rapat. Namun, ia menegaskan informasi tersebut belum dikonfirmasi secara langsung.
“Kami mendengar ada penyampaian bahwa Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Bupati Kutai Kartanegara meminta fraksi untuk menarik diri,” sebutnya.
Menurut Yani, pimpinan DPRD akan berkomunikasi dengan Fraksi PDI-P maupun Ketua DPC untuk memastikan informasi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kukar Andi Faisal membantah aksi walkout sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah ataupun rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Dia menjelaskan fraksinya memilih keluar dari ruang sidang untuk membahas dokumen anggaran secara internal karena baru menerima materi pada hari pelaksanaan paripurna.
“Yang dibahas ini sangat krusial, sehingga kami memilih pelan dan tidak tergesa-gesa agar hasilnya benar-benar maksimal,” katanya.
Menurut Faisal, kondisi fiskal Kukar yang masih ketat menjadi alasan fraksinya ingin mencermati kembali sejumlah substansi dalam dokumen tersebut sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
“Kami merasa perlu mendesain ulang beberapa hal karena kondisi fiskal kita mepet dan keuangan daerah belum stabil,” ucapnya.
Faisal memastikan langkah tersebut tidak berarti PDI Perjuangan menarik dukungan terhadap pemerintahan Kukar.
“PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah. Mudah-mudahan saran dari PDI Perjuangan bisa dipakai oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
BUPATI MENYAYANGKAN TETAPI MENGHORMATI
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengaku menyayangkan keputusan Fraksi PDI-P meninggalkan ruang sidang. Menurutnya, agenda saat itu baru berupa penyampaian rancangan KUA-PPAS dan belum memasuki tahap pembahasan maupun pengambilan keputusan.
“Kami sangat menyayangkan karena ini sebenarnya baru tahap penyampaian,” katanya.
Meski demikian, Aulia menegaskan pemerintah menghormati sikap politik setiap fraksi dan tidak memiliki kewenangan mengatur keputusan mereka.
“Setiap orang berhak bersikap dan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.
Paripurna tersebut digelar sehari setelah rapat paripurna sebelumnya batal akibat tidak memenuhi kuorum. Pada Senin (27/7/2026), hanya 10 dari 45 anggota DPRD yang hadir sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan.
Fraksi PDI-P menyebut ketidakhadiran anggotanya pada malam sebelumnya disebabkan benturan dengan agenda partai. Keesokan harinya mereka hadir dalam paripurna, namun memilih meninggalkan ruang sidang saat agenda beralih ke penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD 2027. (fjr)
