SAMARINDA – Ancaman kekeringan dan terbatasnya air bersih kini Mengintai Kota Samarinda. Hal in disebabkan meluasnya Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah mencapai sekitar 273 hektare di Kota Tepia.
Kondisi ini mendapatperhaian serius dari Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar. Pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat dengan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumda Tirta Kencana, Dinas PUPR dan DLH beberapa waktu lalu
“Yang saya sampaikan, kita memanggil dinas-dinas terkait dalam rangka penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kota Samarinda,” ujar Deni, Selasa (15/9/2026).
Untuk mencegah semakin meluas, Deni mengatakan penanganan harus dilakukan secara intensif. Pemantauan titik api juga dipantau selama 24 jam oleh Satuan tugas.
Deni nyebut jalan Irigasi di kawasan Palaran menjadi salah satu lokasi yang menjadi perhatian karena adanya lahan gambut yang menyulitkan petugas karena berpotensi api muncul kembali setelah dipadamkan.
Selain karhutla, RDP membahas ancaman kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, khususnya di Waduk Benanga Lempake. Sedimentasi yang tinggi menyebabkan debit air berkurang sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat.
“Untuk kawasan Benanga, kemungkinan akan mengalami kekeringan yang luar biasa, termasuk suplai air bersih yang agak susah. Karena waduk saat ini sedimentasinya tinggi sehingga debit airnya berkurang,” jelasnya.
Deni mengatakan Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR telah menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya membuat alur dari titik Dayung menuju Benanga guna menambah pasokan air ke waduk.
Mitigasi juga dilakukan melalui pemanfaatan void di sejumlah titik untuk mendukung pengairan lahan pertanian di Kecamatan Makroman. Void tersebut telah melalui pengujian kadar dan dinyatakan layak dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian.
DPRD juga berencana mendorong perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganan karhutla dan dampak kekeringan. Keterlibatan pihak swasta dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah menghadapi musim kemarau.
“Kita tidak ingin mereka hanya mengambil daripada hasil alamnya saja, tapi kita ingin sumbangsih dan eksistensi mereka itu bisa membantu penanganan masalah Karhutla ini,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap OPD, satuan tugas, perusahaan, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menangani karhutla sekaligus menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. (adv/zu)
