MEDAN – Dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya itulah yang diyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Puncak Peringatan HPN 2023, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).
Orang nomor satu di Republik ini beranggapan, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers. Tetapi tentang pemberitaan yang bertanggung jawab.
“Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,” terangnya.
Kata dia, masyarakat kini kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya. Meliputi platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Alhasil media konvensional yang memiliki redaksi menjadi makin terdesak dalam peta pemberitaan.
“Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita,” terangnya.
Jokowi lantas membeberkan masalah utama kedua yaitu keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Saat ini, sebutnya, sekira 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ungkapnya.
Kemudian isu utama ketiga yaitu kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Jokowi melihat data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Karenantya dia mengingatkan semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” urainya.
Dalam hal ini Jokowi mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Yaitu Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tegasnya. (xl)
