SAMARINDA – Pengawasan terhadap aset-aset milik pemerintah diakui masih lemah. Sebab masih banyak aset pemerintah yang secara bebas dikuasai masyarakat. Salah satu contohnya di Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran.
Di sana, lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ternyata dikuasai oknum warga. Mereka secara bebas menambang padahal secara jelas diketahui lahan tersebut bukan milik mereka. Namun sebaliknya, lahan tersebut kini telah ditambang tanpa diketahui pemerintah.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda Muhammad Yusran mengaku mendapat laporan dari masyarakat perihal aktivitas tambang tersbebut. Meski belakangan sudah diamankan pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah, namun tambang ilegal di sana sudah lebih dulu beroperasi.
“Warga melapor ke saya katanya ada tambang ilegal di Kelurahan Bentuas,” bebernya.
Dengan adanya insiden tersebut, politisi muda Golkar Samarinda ini meminta agar pemerintah melakukan koordinasi dengan anggota DPRD Samarinda sehingga kejadian serupa tidak terulang.
“Ini perlu ketegasan dari pemerintah untuk melindungi aset daerah. Harusnya hal-hal seperti ini kan bisa dikoordinasikan dengan kami,” tambah Yusran. (ded)
