KUKAR IDAMAN SEP 26

DPRD Samarinda Keluhkan Sulitnya Akses Data, Iswandi Soroti Transparansi Perumdam

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. (Istimewa)

SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti minimnya keterbukaan data dari sejumlah instansi, khususnya Perumdam Tirta Kencana. Kondisi tersebut dinilai menghambat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja perusahaan daerah.

Menurut Iswandi, pihaknya hingga kini belum menerima dokumen penting berupa laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik, meski permintaan telah beberapa kali disampaikan.

“Kami sudah berkali-kali meminta laporan keuangan audit resmi dari Perumdam Tirta Kencana, namun hingga kini belum juga diberikan kepada kami,” ujarnya.

Ia menegaskan, transparansi data menjadi hal penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Tanpa dukungan data yang valid dan lengkap, pembahasan kebijakan dinilai berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca Juga  Desa-Desa Kukar Berprestasi Gemilang, DPMD Optimistis Potensi Desa Lain Terus Berkembang

“Kalau pembahasan tidak berbasis data valid, bisa memicu kesalahpahaman serius bahkan tuduhan tidak berdasar yang berpotensi merugikan banyak pihak terkait,” katanya.

Karena kesulitan memperoleh data resmi, Komisi II DPRD Samarinda terpaksa mencari informasi dari berbagai sumber lain sebagai bahan pembanding sebelum melakukan klarifikasi kepada organisasi perangkat daerah terkait.

Namun demikian, Iswandi menilai langkah tersebut bukan solusi ideal. Menurutnya, proses verifikasi seharusnya menjadi tugas Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Baca Juga  Gubernur Sebut Tenaga Honor Bakal Tetap Eksis Sampai Mereka Pensiun

Ia juga mengingatkan, minimnya keterbukaan informasi dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah daerah maupun perusahaan daerah.

“Jangan sampai persoalan terus berulang tanpa penyelesaian jelas dan tidak pernah menjadi temuan resmi, karena ini dapat memicu citra buruk,” tegasnya.

Iswandi berharap seluruh pihak, termasuk perusahaan daerah, dapat bersikap kooperatif dalam mendukung kerja DPRD. Ia menilai sinergi antar lembaga penting agar fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.

“Komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel sangat diperlukan,” tutupnya. (adv/zu)