KUKAR IDAMAN SEP 26

Kebut Administrasi, Pemkab Kukar Selesaikan Pinjaman Rp820 Miliar

Kebut Administrasi, Pemkab Kukar Selesaikan Pinjaman Rp820 Miliar
Bupati Aulia Rahman Basri saat diwawancara. (Komparasinews/Habib Fajar)

KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pinjaman daerah kepada Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar telah dilunasi. Sebagaimana disampaikan Bupati Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Jumat (25/9/2026).

Setelah kewajiban pokok diselesaikan, Pemkab Kukar kini menuntaskan proses administrasi dan penatausahaan terkait pinjaman tersebut.

“Utang kita sudah kita eksekusi, ya. Sudah kita eksekusi dan berita baiknya sudah lunas,” kata dia.

Menurut Aulia, penyelesaian pinjaman tidak hanya berkaitan dengan pembayaran kewajiban. Pemerintah daerah juga harus memastikan seluruh transaksi dan dokumen pendukung tercatat sesuai ketentuan.

Baca Juga  Tak Terpusat di Tenggarong, Erau 2026 Bakal Digelar pada Empat Titik 

Karena itu, proses penatausahaan dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Jadi tinggal ini ditata laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Aulia mengatakan, Pemkab Kukar mendapat pendampingan dari pihak terkait dalam proses tersebut. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyelesaian administrasi berjalan sesuai mekanisme.

Dia menilai penyelesaian kewajiban secara substantif harus diikuti dengan administrasi yang tertib agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga didampingi oleh pihak-pihak terkait sehingga kita tidak mau hal yang substantif sudah kita laksanakan dengan baik, ini haruslah diikuti dengan hal yang sifatnya administratif,” sebut Aulia.

Baca Juga  Usai Dikritik, Prabowo Akhirnya Serahkan Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat 

Pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar sebelumnya menjadi salah satu komponen dalam struktur KUA-PPAS Perubahan 2026. Pencantuman pinjaman tersebut turut memengaruhi nilai nominal anggaran perubahan yang terlihat mencapai sekitar Rp7,9 triliun.

Pemkab Kukar sebelumnya menjelaskan, angka tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan adanya tambahan ruang belanja pemerintah daerah. Komponen pinjaman Rp820 miliar tercatat dalam struktur anggaran dan tidak dapat dipahami seluruhnya sebagai tambahan dana untuk program baru. (fjr/adv)