SAMARINDA – DPRD Samarinda menanggapi aspirasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Samarinda pada Senin (24/8) terkait isu distribusi BBM bersubsidi.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan bahwa kebijakan Pemkot Samarinda untuk menertibkan antrean truk di area SPBU yang mengular patut diapresiasi. Namun, OPD terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub) harus bekerja lebih maksimal, salah satunya dalam menyosialisasikan rencana penataan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik seharusnya dibarengi dengan komunikasi publik yang efektif agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Selain itu, Dishub juga diminta menampung berbagai masukan dari para pengemudi sebagai bahan evaluasi pelayanan.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” lanjutnya.
Diketahui dalam aksinya, para sopir menuntut evaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi, termasuk skema penggunaan e-money di SPBU yang dinilai menyulitkan operasional harian. Mereka berharap pelayanan BBM subsidi dapat berjalan lebih mudah, adil, dan tidak menimbulkan hambatan teknis bagi pengemudi.
Koordinator aksi, Hendra Buton, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Samarinda. Namun, ia menilai terdapat masalah komunikasi antara pihak pemerintah dan pelaksana teknis di lapangan.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan oleh Kadishub dengan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa. Intinya, anggota Dishub tidak usah ikut mengatur BBM, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra.
Persoalan antrean panjang kendaraan besar di sejumlah SPBU memang menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Melalui dialog antara Pemkot Samarinda dan massa aksi, berbagai masukan dari para sopir diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem distribusi BBM subsidi ke depan.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan tertib. Setelah massa membubarkan diri, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Samarinda kembali normal. (adv/zu)
