SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dinilai menghambat pembangunan dan memperlambat laju kemandirian fiskal daerah.
“Kalau masyarakat abai terhadap kewajiban membayar pajak, jangan heran kalau jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau fasilitas umum tidak memadai,” tegas Subandi, Sabtu (7/6/2025).
Ia menekankan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama pembiayaan pembangunan daerah. Menurutnya, minimnya informasi dan sikap apatis menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.
Subandi mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan edukatif ketimbang represif. Ia menilai kampanye pajak harus lebih inovatif dan menyentuh akar persoalan agar masyarakat memahami manfaat nyata dari kontribusi mereka.
“Kalau masyarakat tahu dan percaya bahwa uang pajaknya digunakan dengan benar, maka kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat menjadi jalan menuju kemandirian fiskal Kaltim. Ia menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar dan perlu dikelola secara serius agar daerah tidak terus bergantung pada anggaran pusat. (adv/zu)
