JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta rencana pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur dievaluasi ulang, terutama jika tidak masuk kategori prioritas.
“Kalau tidak prioritas, sebaiknya dibatalkan,” ujar Bima di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menyoroti rencana anggaran belanja (RAB) senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk rumah jabatan Gubernur Kaltim. Menurutnya, Gubernur Rudi Mas’ud perlu meninjau kembali penggunaan anggaran tersebut agar selaras dengan kebutuhan yang lebih mendesak.
“Perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali. Semua bisa disesuaikan dengan prioritas,” kata Bima.
Bima menegaskan, setiap penggunaan anggaran daerah, termasuk untuk renovasi rumah jabatan, harus berpegang pada prinsip efisiensi. Pemerintah pusat, lanjut dia, tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, namun dengan pengawasan yang melekat.
“Kami ingin semuanya kembali pada prinsip efisiensi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kemendagri memberi perhatian khusus terhadap dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur, seiring munculnya berbagai aduan dan sorotan publik.
“Kaltim saat ini kami dampingi secara khusus. Ada banyak laporan yang masuk dan juga menjadi perhatian publik,” kata Bima.
Menurutnya, Kemendagri melalui inspektorat jenderal serta jajaran otonomi daerah terus melakukan pemantauan dan komunikasi dengan pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap berjalan sesuai koridor.
“Kami terus mengingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran dan tetap berpegang pada semangat efisiensi,” ujarnya.
Lebih jauh, Bima menekankan pentingnya etika dalam kepemimpinan, termasuk dalam menentukan prioritas anggaran. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas fasilitas pribadi.
“Pemimpin itu seharusnya yang paling akhir menikmati fasilitas. Orientasinya bukan pada kenyamanan, tetapi pada karya dan kinerja,” tuturnya. (zu)
