Pastikan Efisiensi dan Manfaatnya, Pemkab Kukar Evaluasi Rencana Anggaran 2025

KUTAI KARTANEGARA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Sektoral Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Evaluasi ini dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI terkait pengelolaan anggaran negara, termasuk anggaran daerah, agar dilakukan secara efisien dan efektif.

Berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Jumat (14/2/2025), pertemuan ini dihadiri tim BPKP Perwakilan Kaltim, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kukar, direktur rumah sakit, camat se-Kukar, serta tamu undangan lainnya. Bupati Edi Damansyah diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kapabilitas dalam memprioritaskan belanja yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan,” ujar Sunggono.

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim BPKP bertujuan agar anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Sunggono menekankan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral bukan sekadar proses administratif. Tetapi merupakan langkah fundamental dalam memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan pembangunan.

“Ada lima sektor prioritas yang harus ditindaklanjuti, yakni stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM,” jelasnya.

Sunggono juga mengimbau seluruh OPD dan jajaran Pemkab Kukar agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan penuh tanggung jawab.

“Kami meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti evaluasi ini,” tambahnya.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim, atas pendampingan dan arahannya. Pihaknya siap berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola anggaran guna mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (fjr)