KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Fachruddin menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, dalam kegiatan reses pada Sabtu (8/8/2026).
Sejumlah persoalan disampaikan warga dalam pertemuan tersebut, terutama terkait infrastruktur dan akses yang menunjang aktivitas pertanian.
Fachruddin mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan masyarakat menjadi catatan untuk diperjuangkan melalui DPRD Kukar.
“Warga mengeluhkan soal infrastruktur dan akses pertanian. Ini akan kita kawal,” kata Fachruddin.
Menurutnya, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan, sekaligus melihat persoalan yang dihadapi warga.
“Dengan adanya reses ini tentu menjadi agenda untuk langsung mendengar apa yang dibutuhkan dan dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Fachruddin menegaskan, aspirasi tersebut akan tetap diperjuangkan meski pemerintah daerah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menilai, efisiensi tidak seharusnya membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan, khususnya persoalan yang berkaitan dengan akses dan infrastruktur penunjang aktivitas warga.
“Tentu saya akan perjuangkan apa yang menjadi keluhan warga. Meski di tengah efisiensi, apa yang dibutuhkan masyarakat juga tidak boleh sampai terlupakan,” katanya.
Ia berharap aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tidak berhenti sebagai catatan di DPRD, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kukar sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
“Harapan kita semua, aspirasi ini tidak berhenti sampai di DPRD, tetapi juga bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, warga Desa Bukit Raya turut mengapresiasi kehadiran Fachruddin dalam kegiatan reses tersebut.
Mereka menilai, kegiatan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Reses menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. (fjr)
