SAMARINDA – Lonjakan polusi udara akibat kabut asap di Kota Samarinda mencapai level mengkhawatirkan. Merespons ancaman kesehatan yang memburuk, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengambil tindakan konkret, termasuk memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik jika indikator udara berada pada zona berbahaya.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul melorotnya kualitas udara Kota Tepian dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemantauan Stasiun Meteorologi Kelas II APT Pranoto pada pertengahan September 2026, konsentrasi PM2.5 sempat melonjak hingga 210,4 µg/m³—kategori yang tergolong sangat tidak sehat.
Kondisi tersebut diperparah oleh data Laboratorium Kesehatan (Labkes) Kaltim yang mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Samarinda sempat menembus angka 357 atau kategori “Sangat Buruk”, di mana peningkatan konsentrasi polutan paling pekat terjadi dari dini hari hingga pagi hari—waktu krusial saat anak-anak berangkat sekolah.
Arif menegaskan bahwa PJJ bukan kebijakan permanen, melainkan skema proteksi darurat untuk melindungi paru-paru generasi muda dari paparan partikel beracun.
“Jika kualitas udara di Samarinda sudah masuk kategori berbahaya, keselamatan dan kesehatan anak-anak kita harus jadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat, termasuk mempertimbangkan opsi PJJ atau sekolah dari rumah untuk sementara waktu,” ujar Arif.
Dampak buruk kabut asap ini sejatinya tidak hanya mengancam sektor pendidikan. Di sektor transportasi, jarak pandang yang merosot hingga 1.000 meter di Bandara APT Pranoto sempat memaksa maskapai penerbangan mengalihkan pendaratan pesawat ke Balikpapan.
Guna menentukan pijakan kebijakan yang presisi, Fraksi PKS meminta Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi teknis untuk memperketat koordinasi serta membuka data pemantauan real-time kepada publik secara transparan.
“Kita tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Ukurannya harus jelas dan datanya terbuka. Masyarakat, terutama para orang tua, berhak tahu kondisi udara terkini agar bisa membentengi aktivitas anak-anak mereka,” tegasnya.
Selain mendorong opsi libur sekolah atau belajar daring, DPRD juga menuntut Pemkot Samarinda menindak tegas sumber utama pencemaran dan pembakaran asap di lapangan. Pembatasan aktivitas luar ruangan dianggap tidak akan efektif jika sumber emisi dan titik api tidak dikendalikan dari hulunya.
“Anak-anak adalah generasi masa depan Samarinda. Jangan sampai mereka menanggung risiko kesehatan jangka panjang hanya karena kita terlambat merespons. Jika indikator menunjukkan level berbahaya, pemerintah harus hadir dan bertindak,” pungkas Arif. (adv/zu)
